Scroll timeline Instagram atau TikTok adalah rutinitas kita sehari-hari, ya. Tapi pernah nggak sih terbayang kalau aktivitas itu tiba-tiba diawasi oleh pihak militer? Kekhawatiran ini muncul sejak revisi UU TNI diberlakukan pada Maret lalu. Ada pasal baru yang memberi ruang bagi TNI untuk 'menanggulangi ancaman pertahanan siber'. Sekilas terdengar penting untuk keamanan digital, tapi banyak aktivis dan pengguna media sosial mulai bertanya-tanya: apakah ini juga akan jadi pembatas baru untuk kebebasan berekspresi kita di dunia maya?
Peran Baru TNI di Ruang Digital Kita
Sebenarnya, kita sudah punya lembaga khusus yang mengurusi ranah siber, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan juga Polri. Nah, munculnya wewenang baru bagi TNI ini bikin kita mikir dua kali. Bagaimana nanti koordinasinya? Siapa yang mengawasi supaya peran ini tidak tumpang-tindih atau malah melebar ke hal-hal yang tidak semestinya? Ini nggak cuma soal hukum, tapi langsung nyentuh ke rutinitas kita. Misalnya, ketika kita kritik kebijakan pemerintah atau sekadar berbagi opini lewat Twitter, apakah bakal ada rasa 'diawasi' oleh pihak-pihak di balik layar? Kekhawatiran terbesarnya adalah munculnya 'swasensor' dari diri kita sendiri karena takut.
Bayangkan lagi. Ruang diskusi, ajang kritik konstruktif, atau bahkan momen curhat di media sosial yang tadinya terasa bebas, bisa jadi makin sempit. Padahal, ruang digital itu sudah jadi bagian dari napas kita untuk bersuara dan bersosialisasi. Kalau aturannya nggak transparan dan pengawasannya lemah, dampaknya bisa langsung kita rasakan. Kita mungkin jadi ragu-ragu untuk memposting sesuatu, khawatir dianggap 'ancaman' hanya karena berbeda pendapat.
Dampak Langsung ke Keseharian Kita
Lalu, kenapa ini penting banget buat kita? Karena ini menyentuh langsung privasi dan ruang aman kita bersuara. Dunia digital seharusnya menjadi tempat untuk bertukar pikiran, belajar, dan terhubung. Jika TNI masuk terlalu jauh tanpa pagar yang jelas, bukan cuma soal keamanan yang dilindungi, tapi juga kebebasan berekspresi yang bisa terancam. Ini soal nyaman atau tidaknya kita ngobrol di grup WA, nge-tweet, atau buat konten di TikTok.
Yang perlu diingat, niat awal dari revisi UU TNI ini mungkin baik, yaitu untuk menjaga keamanan digital negara dari ancaman serius seperti peretasan atau disinformasi masif. Tapi, eksekusinya harus jelas batasannya. Masyarakat butuh kepastian bahwa peran TNI di ruang siber ini benar-benar fokus pada ancaman pertahanan, bukan pada setiap opini atau ekspresi pribadi warga. Transparansi dan pengawasan publik menjadi kunci agar kita tidak merasa seperti hidup di bawah pengawasan terus-menerus.
Intinya, perubahan ini mengajak kita semua untuk lebih kritis dan sadar. Sadar bahwa apa yang kita bagikan online punya konsekuensi, tapi juga sadar bahwa hak untuk berekspresi tetap harus dilindungi. Kita perlu mengawasi bersama bagaimana aturan ini akan diterapkan, sehingga keseimbangan antara keamanan dan kebebasan tetap terjaga. Karena pada akhirnya, media sosial adalah ruang bersama, dan kita semua punya kepentingan untuk menjaganya tetap aman sekaligus bebas.
